Inspektur Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektur Daerah mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.
6. Penyelenggaraan dan pengawasan reformasi birokrasi, pelayanan publik dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan, merumuskan, mengordinasikan pelaksanakan kebijakan pengorganisasian, ketatausahaan, keuangan, aset/barang, kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, pelayanan publik, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pemantauan, evaluasi, pelaporan, kerumahtanggaan, kearsipan, kerja sama, kehumasan, Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP), informasi dan dokumentasi serta melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah.

Sekretaris mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan kegiatan di lingkungan Inspektorat Daerah.
2. Penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat Daerah.
3. Pengoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana, perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan, evaluasi dan pelaporan, serta informasi dan dokumentasi.
4. Pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
5. Pengoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan pelayanan publik, reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Inspektorat Daerah.
6. Penyiapan bahan pengelolaan aset/kekayaan/ barang milik daerah serta penyusunan kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Inspektorat Daerah.
7. Pengoordinasian perumusan usulan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan.
8. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat sendiri terdiri dari 2 Subbagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris, yakni:

a. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan, dipimpin Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas:

1. Menyiapkan bahan pengumpulan, pendokumentasian dan tindak lanjut laporan hasil pengawasan.
2. Menyiapkan bahan pengolahan data hasil pengawasan.
3. Menyiapkan bahan administrasi evaluasi penanganan pengaduan masyarakat.
4. Menyiapkan bahan penyelesaian/ pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional, Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi serta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta tugas-tugas madatori dari Pemerintah Pusat.
5. Menyiapkan bahan penyusunan ikhtisar hasil pengawasan sementara.
6. Menyiapkan bahan penilaian internal pembangunan Zona Integritas.
7. Menyiapkan bahan gelar pengawasan daerah.
8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Subbagian Administrasi dan Umum, dipimpin Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas:

1. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan kerumahtanggaan.
2. Menyiapkan bahan pengelolaan peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
3. Menyiapkan bahan pengelolaan aset/kekayaan/barang milik daerah, serta penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah.
4. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan kerjasama, kehumasan, hukum, organisasi dan tata laksana, kearsipan, reformasi birokrasi dan pelayanan publik, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), reformasi birokrasi serta pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Inspektorat Daerah.
5. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Aparatur dipimpin oleh Inspektur Pembantu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.

Inspektur Pembantu I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Aparatur mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah, pemerintahan desa, hukum dan aparatur.

Inspektur Pembantu I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Aparatur mempunyai fungsi:

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap
   penyelenggaraan pemerintahan Daerah,
   pemerintahan desa, hukum dan aparatur.
2. Penganalisaan data yang menjadi obyek pemeriksaan bidang pemerintahan, hukum dan aparatur.
3. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan, hukum dan aparatur.
4. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan
   fungsinya.

Inspektur Pembantu II Bidang Perekonomian, Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Inspektur Pembantu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.

Inspektur Pembantu II Bidang Perekonomian, Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

Inspektur Pembantu II Bidang Perekonomian, Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap perekonomian, pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
2. Penganalisaan data yang menjadi obyek pemeriksaan bidang perekonomian, pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
3. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang perekonomian, pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
4. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu III Bidang Pertanian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Inspektur Pembantu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.

Inspektur Pembantu III Bidang Pertanian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam melaksanakan pengawasan di bidang pertanian, pembangunan dan lingkungan hidup.

Inspektur Pembantu III Bidang Pertanian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap pertanian, pembangunan dan lingkungan hidup.
2. Penganalisaan data yang menjadi obyek pemeriksaan bidang pertanian, pembangunan dan lingkungan hidup.
3. Pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas bidang pertanian, pembangunan dan lingkungan hidup.
4. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu IV Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Inspektur Pembantu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.

Inspektur Pembantu IV Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam melaksanakan pengawasan di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

Inspektur Pembantu IV Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
2. Penganalisaan data yang menjadi obyek pemeriksaan bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
3. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
4. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu Khusus dipimpin oleh Inspektur Pembantu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, reformasi birokrasi, pelayanan publik, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi:

1. Penyusunan perencanaan, pembinaan dan pengawasan, pencegahan tindak pidana korupsi, reformasi birokrasi, pelayanan publik, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
2. Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati.
3. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan reformasi birokrasi.
4. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.