KARANGANYAR – 5 Maret 2025 Upaya pencegahan korupsi di daerah kembali diperkuat melalui Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) – Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 yang diselenggarakan secara daring oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Kegiatan ini diikuti secara virtual oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Karanganyar di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Acara ini turut dihadiri oleh Bupati Karanganyar, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, serta beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Peluncuran indikator IPKD-MCP menjadi tonggak penting sebagai landasan penguatan pengawasan internal dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
MCP: Alat Ukur Pencegahan Korupsi di Daerah
Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan sistem yang dikembangkan oleh KPK RI untuk mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan capaian program pencegahan korupsi secara terstruktur dan terukur. Melalui indikator-indikator yang telah ditetapkan, KPK dapat memantau dan mengevaluasi secara langsung pelaksanaan delapan area intervensi pencegahan korupsi, di antaranya:
- Perencanaan dan Penganggaran APBD
- Pengadaan Barang dan Jasa
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- Aparatur Sipil Negara
- Pengawasan
- Optimalisasi Pajak Daerah
- Manajemen Aset Daerah
- Dana Desa
Indikator IPKD yang diluncurkan hari ini akan menjadi pedoman bagi setiap pemerintah daerah dalam menyusun strategi pencegahan korupsi yang lebih terarah.
Komitmen Pemerintah Daerah Menuju Pemerintahan Bersih
Peluncuran ini tidak hanya menjadi acara seremonial, melainkan sebagai pengingat bahwa pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama, mulai dari pimpinan daerah hingga seluruh elemen OPD. Inspektorat Daerah sebagai penggerak pengawasan internal juga akan memainkan peran penting dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap capaian indikator MCP 2025 secara berkala.
Sinergi untuk Masa Depan yang Lebih Bersih
Dengan adanya indikator IPKD dan platform MCP, diharapkan masing-masing daerah termasuk Kabupaten Karanganyar dapat lebih fokus dalam memperbaiki area-area yang rawan korupsi, serta memastikan semua program berjalan sesuai prinsip good governance.
📌 Karanganyar terus melangkah maju dengan semangat kolaboratif demi menciptakan pemerintahan yang bersih, berdaya saing, dan berpihak pada kepentingan publik.
