Jl. K.H. Samanhudi
Cangakan, KRA - 57712
Nomor Telp / Faks
(0271) 495176 / 494246
inspektoratdaerah@karanganyarkab.go.id
Kategori: Internal
Inspektorat Daerah Karanganyar Gelar Rapat Koordinasi untuk Perkuat Pengisian Bukti Dukung Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
KARANGANYAR – 24 Juni 2025 dalam rangka mendorong peningkatan mutu pengawasan internal dan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Kesekretariatan dan Progres Pengisian Bukti Dukung Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya konsolidasi internal Inspektorat Daerah dalam memastikan kelengkapan dan validitas dokumen pendukung yang menjadi bagian dari proses penilaian mandiri kapabilitas APIP. Kapabilitas APIP merupakan ukuran tingkat kemampuan dan kematangan unit pengawasan intern pemerintah, seperti Inspektorat Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif, efisien, serta memberikan nilai tambah bagi organisasi. Penilaian ini mengacu pada model Internal Audit Capability
Inspektorat Daerah Karanganyar Gelar Rapat Persiapan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2025
KARANGANYAR – 10 Juni 2025 dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar menggelar Rapat Persiapan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Kegiatan ini diikuti oleh tim teknis yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan dan penyusunan dokumen penilaian mandiri. Rapat ini menjadi bagian dari langkah Inspektorat Daerah Karanganyar dalam memastikan kesiapan menyeluruh untuk menghadapi proses penilaian mandiri kapabilitas APIP Tahun 2025. Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada standar Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kapabilitas APIP merupakan indikator penting yang mencerminkan
Inspektorat Daerah Karanganyar Gelar FGD Manajemen Risiko Sektor Pengentasan Kemiskinan Tahun 2024 – 2025
KARANGANYAR – 2 Juni 2025 dalam rangka memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui pendekatan tata kelola yang efektif dan antisipatif, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema Manajemen Risiko Sektor Pengentasan Kemiskinan Tahun 2024 dan 2025, bertempat di Aula Kantor Inspektorat Daerah. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki keterkaitan langsung dengan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karanganyar. FGD ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko yang dapat menghambat keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Manajemen risiko bukan sekadar dokumen administratif, tetapi instrumen penting dalam memastikan program
Inspektorat Karanganyar Lakukan Monitoring Zona Integritas di Disdukcapil dan RSUD Karanganyar
KARANGANYAR – 22 Mei 2025 dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar melaksanakan Monitoring Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2025 di dua unit kerja pelayanan publik, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karanganyar. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 4 Tahun 2025, yang mengatur teknis pengusulan unit kerja menuju predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) serta pelaksanaan Survei Mandiri Zona Integritas. Zona Integritas: Miniatur Reformasi Birokrasi Zona Integritas
Inspektorat Karanganyar dan OPD Ikuti Webinar Pariwara Antikorupsi 2025: Bangun Kesadaran Lawan Korupsi
KARANGANYAR – 22 Mei 2025 upaya membangun budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan terus digelorakan. Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar bersama Diskominfo, BKD, Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan, dan Bank Daerah Karanganyar turut berpartisipasi dalam Webinar Series 1 Program Pariwara Antikorupsi 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI secara daring melalui platform Zoom. Pariwara Antikorupsi: Kreativitas sebagai Senjata Lawan Korupsi Webinar ini menjadi pembuka dari rangkaian kampanye nasional Pariwara Antikorupsi, sebuah inisiatif yang menggabungkan pendekatan edukatif dan kreatif untuk menyebarluaskan pesan integritas, terutama mengenai bahaya petty corruption atau korupsi kecil yang kerap terjadi dalam layanan publik. Kolaborasi Nasional Melawan Korupsi Program
Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah
KARANGANYAR – 21 Mei 2025 guna memperkuat perlindungan aset milik pemerintah dan mendorong akuntabilitas tata kelola barang daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar melaksanakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah, bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karanganyar. Rapat ini melibatkan pemangku kepentingan dalam pengelolaan aset, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar, sebagai tindak lanjut atas surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang mendorong percepatan sertifikasi aset pemerintah daerah di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah. Percepatan sertifikasi aset merupakan langkah strategis dan prioritas nasional dalam mencegah potensi
Rakor Pengusulan Zona Integritas 2025
KARANGANYAR – 20 Mei 2025 sebagai upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan pelayanan publik yang berkualitas, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar menggelar Rapat Koordinasi Pengusulan Zona Integritas (ZI) Tahun 2025 bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta RSUD Kabupaten Karanganyar. Rapat ini berlangsung di Kantor Inspektorat Daerah. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 yang memberikan arahan teknis tentang pengusulan unit kerja menuju predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani), sekaligus pelaksanaan
Inspektorat Karanganyar dan Baperlitbang Susun Matriks Profil Risiko Program Penanggulangan Kemiskinan
KARANGANYAR – 19 Mei 2025 dalam upaya meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas program penanggulangan kemiskinan, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar bersama Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Baperlitbang) Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Matriks Profil Risiko dan Penanganan Risiko atas Program Penanggulangan Kemiskinan, bertempat di Kantor Inspektorat Daerah. Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap program pengentasan kemiskinan dirancang dan dilaksanakan dengan perencanaan risiko yang matang. Hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari kedua instansi, termasuk tim teknis yang akan terlibat langsung dalam pemetaan dan mitigasi risiko. Penyusunan matriks ini mencakup identifikasi risiko-risiko utama, penilaian tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya
Rakor Persiapan Pelaksanaan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah di Kabupaten Karanganyar
KARANGANYAR – 21 April 2025 Dalam rangka menghadapi pelaksanaan evaluasi SAKIP oleh evaluator internal terhadap seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Inspektorat Daerah menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah. Rapat ini menjadi langkah awal strategis dalam menyusun keselarasan gerak antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghadapi proses evaluasi SAKIP yang akan dilakukan oleh evaluator internal. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kinerja instansi pemerintah selaras dengan rencana pembangunan, serta apakah pelaksanaan program dan kegiatan benar-benar memberikan output dan outcome yang bermanfaat bagi masyarakat. Evaluasi SAKIP bukan semata-mata untuk memenuhi kewajiban
Rakor Finalisasi Draft Laporan Hasil Reviu LKPD 2024
KARANGANYAR – 21 Maret 2025 Dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar bersama Badan Keuangan Daerah (BKD) menggelar Rapat Finalisasi/Ekspose Draft Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, bertempat di Aula Inspektorat Daerah. Kegiatan ini merupakan tahapan penting sebelum LKPD disampaikan secara resmi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Reviu LKPD menjadi salah satu instrumen strategis dalam memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), bebas dari salah saji material, serta mencerminkan kondisi keuangan pemerintah daerah secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Penguatan Sinergi dan Komitmen Akuntabilitas