Jl. K.H. Samanhudi
Cangakan, KRA - 57712
Nomor Telp / Faks
(0271) 495176 / 494246
inspektoratdaerah@karanganyarkab.go.id
Kategori: Internal
Sosialisasi Pedoman IPKD MCP 2025
KARANGANYAR – 14 Maret 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar turut serta dalam kegiatan Sosialisasi Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) – Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 yang dilaksanakan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karanganyar. Kegiatan ini berlangsung selama lima hari, dimulai pada Senin, 10 Maret 2025 hingga Jumat, 14 Maret 2025, dan melibatkan keikutsertaan aktif dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Bahas Area Strategis dalam Pencegahan Korupsi Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh terkait pedoman IPKD-MCP Tahun 2025 yang merupakan instrumen strategis dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam
Rakor Pelaksanaan Konsolidasi PBJ
KARANGANYAR – 6 Maret 2025 Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan integritas pengadaan barang/jasa (PBJ), Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar mengikuti Rapat Koordinasi Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa untuk wilayah regional yang mencakup Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom dari Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karanganyar. Rapat koordinasi ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain Sekretaris Daerah, perwakilan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kabupaten Karanganyar. Dorong Sinergi Antar Wilayah dalam Pengadaan Konsolidasi pengadaan barang/jasa merupakan salah
Peluncuran Indikator IPKD MCP Tahun 2025
KARANGANYAR – 5 Maret 2025 Upaya pencegahan korupsi di daerah kembali diperkuat melalui Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) – Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 yang diselenggarakan secara daring oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Kegiatan ini diikuti secara virtual oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Karanganyar di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Acara ini turut dihadiri oleh Bupati Karanganyar, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, serta beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Peluncuran indikator IPKD-MCP menjadi tonggak penting sebagai landasan penguatan pengawasan internal dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. MCP: Alat Ukur Pencegahan
Rapat Persiapan Reviu LPPD
KARANGANYAR – 4 Maret 2025 Dalam upaya memperkuat akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar menggelar Rapat Persiapan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Aula Inspektorat Daerah dan diikuti oleh jajaran auditor, pengendali teknis, serta tim yang terlibat dalam proses reviu. Rapat ini merupakan tahapan awal dari proses reviu LPPD yang bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen LPPD yang disusun oleh pemerintah daerah telah memenuhi standar dan ketentuan perundang-undangan, baik dari aspek format, substansi, maupun ketepatan data dan indikator kinerja. LPPD Sebagai Cerminan Kinerja Pemerintahan LPPD merupakan laporan yang disampaikan kepala daerah
Rakor Pelaksanaan Reviu Dana Alokasi Khusus Tahun 2025
KARANGANYAR – 3 Maret 2025 Dalam rangka memastikan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025, bertempat di Aula Inspektorat Daerah. Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) penting dalam melakukan reviu terhadap rencana kegiatan dan anggaran yang bersumber dari DAK. Tujuannya adalah untuk: ✅ Menjamin bahwa alokasi dana sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebijakan pemerintah pusat.✅ Mencegah potensi kesalahan administrasi, tumpang tindih program, maupun penyalahgunaan anggaran.✅ Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana publik.✅ Memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan bahwa perencanaan dan
Koordinasi Awal Pencegahan Korupsi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dengan KPK RI
KARANGANYAR – 18 Februari 2025 Dalam upaya memperkuat strategi pencegahan korupsi di daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar bersama beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti Koordinasi Awal Pencegahan Korupsi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Kegiatan ini berlangsung secara virtual melalui video conference dan bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karanganyar. Melalui pertemuan ini, KPK RI menyampaikan arah kebijakan serta langkah-langkah strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan integritas dan mencegah praktik korupsi. Beberapa poin penting yang menjadi perhatian dalam pencegahan korupsi di antaranya: ✅ Optimalisasi Monitoring Center
Probity Audit Tahap Perencanaan dan Persiapan Kegiatan Pemeliharaan Ruas Jalan
KARANGANYAR – 18 Februari 2025 Dalam rangka memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan proyek infrastruktur, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar melaksanakan Probity Audit pada tahap perencanaan dan persiapan kegiatan pemeliharaan Ruas Jalan MGR Sugiyopranoto dan Jalan Ngadiluwih Kecamatan Matesih. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Karanganyar. Probity Audit merupakan proses audit yang dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan dalam perencanaan dan pengadaan proyek berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari konflik kepentingan. Audit ini berfokus pada penilaian integritas serta kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku, guna mencegah potensi penyimpangan dan praktik
Rakor Renaksi Pencapaian IPKD/MCP Inspektorat Daerah Tahun 2025
KARANGANYAR – 7 Februari 2025 Dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar menggelar Rapat Koordinasi Rencana Aksi Pencapaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025. Rapat ini dipimpin langsung oleh Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar dan diikuti oleh Sekretaris, Para Inspektur Pembantu (Irban), Admin MCP, serta seluruh pegawai Inspektorat Daerah. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menyusun strategi dan langkah konkret untuk meningkatkan capaian IPKD dan MCP di Kabupaten Karanganyar. IPKD/MCP: Indikator Kunci Pencegahan Korupsi di Daerah Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dan Monitoring Center for Prevention
Bimtek Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko
KARANGANYAR – 6 Februari 2025 Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan di lingkungan pemerintahan, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah serta diikuti oleh seluruh pegawai Inspektorat Daerah. Bimtek ini dibuka dengan sambutan oleh Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar, yang menekankan pentingnya pendekatan berbasis risiko dalam pengawasan. Dengan metode ini, pengawasan menjadi lebih terarah, efisien, dan efektif, karena difokuskan pada area yang memiliki tingkat risiko tinggi. PKPT Berbasis Risiko: Pengawasan yang Lebih Akurat dan Efektif PKPT Berbasis Risiko
Rapat Koordinasi terkait Audit Kinerja dengan Tema Penurunan Angka Kemiskinan
KARANGANYAR – 4 Februari 2025 Dalam upaya memperkuat strategi pengentasan kemiskinan, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar menggelar Rapat Koordinasi Audit Kinerja dengan Tema Penurunan Angka Kemiskinan. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Inspektorat Daerah dan dipimpin oleh Inspektur Pembantu (Irban) I beserta tim, dengan dihadiri perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Pertanian (Dispertan), Badan Keuangan Daerah (BKD), Dinas Perhubungan (Dishub), serta OPD lainnya. Audit kinerja bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program-program yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan. Selain itu, melalui koordinasi ini, Inspektorat Daerah berperan sebagai pengawas internal pemerintah dalam memastikan bahwa kebijakan dan program