Formulir Permohonan Informasi - Inspektorat Daerah Karanganyar

Layanan

Formulir Permohonan Informasi Publik

Silahkan mengisi formulir untuk mengajukan permohonan informasi publik. Jika Anda bertindak atas nama pribadi, mohon lampirkan bukti identitas diri (KTP/SIM/Kartu Mahasiswa). Namun, jika Anda mengajukan permohonan atas nama Lembaga atau organisasi, kami membutuhkan surat resmi yang menyatakan keabsahan dari Lembaga atau organisasi yang Anda wakili.

Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan prinsip penting dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan transparan. Memahami dan menyadari pentingnya keterbukaan informasi bagi masyarakat adalah langkah penting dalam menjaga partisipasi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik.

Keterbukaan informasi publik berperan sebagai dasar bagi masyarakat dalam mengakses dan memperoleh informasi yang relevan dan penting mengenai kebijakan publik, anggaran, program pemerintah, serta isu-isu sosial dan lingkungan.

Harap diingat bahwa setiap permohonan informasi publik akan diproses sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam undang-undang mengenai kebebasan informasi publik. Kami berusaha untuk memberikan tanggapan yang tepat dan sesuai dengan waktu yang diatur oleh hukum.

Kami menghargai partisipasi Anda dalam mencari informasi publik yang berkaitan dengan tugas kami. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Anda dalam mengisi formulir ini.

Silahkan isi form di samping atau klik tautan berikut :

Alur Permohonan Informasi Publik

Hak-Hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
Pastikan Anda Mendapat Tanda Bukti Permohonan Informasi Berupa Nomor Pendaftaran Ke Petugas Informasi/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan Pasal 29 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dibebankan kepada si Pemohon Informasi berdasarkan pengeluaran riil atas biaya yang timbul akibat dari permohonan informasi tersebut (biaya fotocopy, pembelian flashdisc atau kepingan CD, biaya kurir).
Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.