Kamis, 07 Maret 2024 Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melaksanakan kegiatan observasi dalam rangka Program Percontohan Kabupaten dan Kota Antikorupsi Tahun 2024 di Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Anthorium Rumah Dinas Bupati Karanganyar pada pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai dan dilanjutkan kunjungan KPK RI ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait diantaranya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karanganyar.
Pelaksanaan observasi ini dihadiri oleh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI – Bapak Brigjen Pol Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, Inspektur Provinsi Jawa Tengah – Bapak Dr. Dhoni Widianto, M.Si., C.FrA., Qrmp., Pj. Bupati Karanganyar – Bapak Timotius Suryadi, S.Sos., M.Si., Pj. Setda Kabupaten Karanganyar – Bapak Zulfikar Hadidh, S.H. dan diikuti oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat, dan Direktur BUMD di Wilayah Kabupaten Karanganyar.
Dalam jumpa pers yang dilaksanakan di sela-sela kegiatan ini, diungkapkan bahwa KPK berencana membentuk percontohan 2 Kabupaten dan 2 Kota Antikorupsi sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi. Dalam tahap observasi, sudah ada 8 Kabupaten dan 4 Kota yang menjadi fokus, termasuk Kabupaten Karanganyar.
Tujuan Kegiatan
Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk melakukan observasi terhadap Kabupaten dan Kota yang telah diusulkan oleh Kementerian terkait dan Pemerintah Provinsi untuk menjadi percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi Tahun 2024.
Direktur Bidang Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI menyatakan bahwa mereka meminta masukan dari masyarakat terkait proses hukum atau pengaduan terhadap pejabat di tingkat Kabupaten. Observasi ini bukan hanya terbatas pada pemerintah, tapi juga melibatkan masyarakat untuk memastikan keseluruhan sistem pemerintahan berjalan dengan baik. Beliau menjelaskan bahwa program ini akan berlangsung hingga 2027, dengan tujuan mengurangi korupsi di seluruh Indonesia.
Direktur Bidang Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI menyatakan bahwa meskipun ada reward, tujuan utamanya bukan hanya itu, melainkan bagaimana pejabat pemerintah melayani masyarakat secara ikhlas. Dalam hal ini, kearifan lokal juga dianggap penting sebagai komponen dalam memberantas korupsi karena merupakan salah satu bentuk integritas.
Komitmen Karanganyar
Pj. Bupati Karanganyar menegaskan komitmen untuk menjadikan Kabupaten Karanganyar lebih terbuka, partisipatif, dan transparan. Beliau melihat nominasi sebagai Kabupaten percontohan antikorupsi sebagai peluang untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan dan melibatkan masyarakat secara lebih kuat.
Inspektur Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa pengusulan 3 Kabupaten/Kota antikorupsi di Jawa Tengah, termasuk Karanganyar, dilakukan setelah melibatkan proses observasi dan evaluasi panjang. Komitmen pemerintah dan masyarakat serta perbaikan sistem menjadi faktor penentu dalam pemilihan tersebut.
Dalam keseluruhan kegiatan ini, tergambar komitmen bersama untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan terhindar dari korupsi di Kabupaten Karanganyar.
