Jl. K.H. Samanhudi
Cangakan, KRA - 57712
Nomor Telp / Faks
(0271) 495176 / 494246
inspektoratdaerah@karanganyarkab.go.id
Tag: Antikorupsi
Karanganyar Teguhkan Komitmen Antikorupsi dan Anti Gratifikasi melalui Sosialisasi Tahun 2025
KARANGANYAR – Senin, 22 September 2025 Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Inspektorat Daerah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Antikorupsi dan Anti Gratifikasi Tahun 2025. Acara ini menjadi momentum penting dalam meneguhkan komitmen seluruh jajaran pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kegiatan yang digelar secara hybrid ini dihadiri langsung oleh para Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Karanganyar, sementara seluruh staf OPD, Kepala Desa/Lurah, serta Koordinator Wilayah (Korwil) Kecamatan mengikuti secara daring melalui Zoom Meeting dan Live Streaming Youtube. Acara dibuka dengan sambutan Wakil Bupati Karanganyar yang menekankan pentingnya integritas sebagai pondasi utama dalam pelayanan publik. Selanjutnya, sesi materi disampaikan oleh
Rapat Koordinasi Pencapaian Rencana Aksi Indeks Pencegahan Korupsi Daerah 2025
KARANGANYAR – 1 September 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan Rapat Koordinasi Rencana Aksi Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD/MCSP) Tahun 2025. Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat komitmen pemerintah daerah terhadap upaya pencegahan korupsi melalui perencanaan aksi yang sistematis, terukur, dan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengukur sejauh mana efektivitas pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Penilaian ini mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, pengawasan internal, serta pelayanan publik. Dengan adanya koordinasi internal yang kuat, diharapkan Inspektorat
Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar selenggarakan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2024
KARANGANYAR – 23 Juli 2025 dalam rangka mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2024. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kepala Desa dari 16 kecamatan di wilayah Kabupaten Karanganyar. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, yang menegaskan pentingnya sistem pengawasan yang terstruktur guna mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang tertib, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tata kelola pemerintahan desa yang baik menjadi salah satu pilar penting dalam percepatan pembangunan daerah. Oleh
Perkuat Integritas di Pemerintahan Desa, Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Gelar Dialog “Desaku Berintegritas” di Karanganyar
KARANGANYAR – 11 Juli 2025 dalam rangka memperluas program Desa Antikorupsi di wilayah Jawa Tengah, Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah menggelar kegiatan Dialog Pencegahan Korupsi di Pemerintahan Desa dengan tema “Desaku Berintegritas, Ngopeni lan Nglakoni Desa Antikorupsi”, bertempat di Kabupaten Karanganyar. Kegiatan ini dihadiri oleh sepuluh desa calon perluasan Desa Antikorupsi di Kabupaten Karanganyar. Sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, pemerintahan desa menjadi fokus utama dalam penguatan nilai-nilai integritas dan pencegahan praktik-praktik koruptif yang berpotensi merugikan masyarakat. Dialog dibuka secara resmi oleh H. Muhafi Fadli, S.T., S.Ag., Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang dalam sambutannya menekankan
Inspektorat Karanganyar dan OPD Ikuti Webinar Pariwara Antikorupsi 2025: Bangun Kesadaran Lawan Korupsi
KARANGANYAR – 22 Mei 2025 upaya membangun budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan terus digelorakan. Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar bersama Diskominfo, BKD, Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan, dan Bank Daerah Karanganyar turut berpartisipasi dalam Webinar Series 1 Program Pariwara Antikorupsi 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI secara daring melalui platform Zoom. Pariwara Antikorupsi: Kreativitas sebagai Senjata Lawan Korupsi Webinar ini menjadi pembuka dari rangkaian kampanye nasional Pariwara Antikorupsi, sebuah inisiatif yang menggabungkan pendekatan edukatif dan kreatif untuk menyebarluaskan pesan integritas, terutama mengenai bahaya petty corruption atau korupsi kecil yang kerap terjadi dalam layanan publik. Kolaborasi Nasional Melawan Korupsi Program
Rakor Pengusulan Zona Integritas 2025
KARANGANYAR – 20 Mei 2025 sebagai upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan pelayanan publik yang berkualitas, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar menggelar Rapat Koordinasi Pengusulan Zona Integritas (ZI) Tahun 2025 bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta RSUD Kabupaten Karanganyar. Rapat ini berlangsung di Kantor Inspektorat Daerah. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 yang memberikan arahan teknis tentang pengusulan unit kerja menuju predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani), sekaligus pelaksanaan
Sosialisasi Pedoman IPKD MCP 2025
KARANGANYAR – 14 Maret 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar turut serta dalam kegiatan Sosialisasi Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) – Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 yang dilaksanakan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karanganyar. Kegiatan ini berlangsung selama lima hari, dimulai pada Senin, 10 Maret 2025 hingga Jumat, 14 Maret 2025, dan melibatkan keikutsertaan aktif dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Bahas Area Strategis dalam Pencegahan Korupsi Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh terkait pedoman IPKD-MCP Tahun 2025 yang merupakan instrumen strategis dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam
Peluncuran Indikator IPKD MCP Tahun 2025
KARANGANYAR – 5 Maret 2025 Upaya pencegahan korupsi di daerah kembali diperkuat melalui Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) – Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 yang diselenggarakan secara daring oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Kegiatan ini diikuti secara virtual oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Karanganyar di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Acara ini turut dihadiri oleh Bupati Karanganyar, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, serta beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Peluncuran indikator IPKD-MCP menjadi tonggak penting sebagai landasan penguatan pengawasan internal dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. MCP: Alat Ukur Pencegahan
Rakor Renaksi Pencapaian IPKD/MCP Inspektorat Daerah Tahun 2025
KARANGANYAR – 7 Februari 2025 Dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar menggelar Rapat Koordinasi Rencana Aksi Pencapaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025. Rapat ini dipimpin langsung oleh Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar dan diikuti oleh Sekretaris, Para Inspektur Pembantu (Irban), Admin MCP, serta seluruh pegawai Inspektorat Daerah. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menyusun strategi dan langkah konkret untuk meningkatkan capaian IPKD dan MCP di Kabupaten Karanganyar. IPKD/MCP: Indikator Kunci Pencegahan Korupsi di Daerah Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dan Monitoring Center for Prevention
Penandatanganan Pakta Integritas Pegawai Inspektorat Daerah
KARANGANYAR – 13 Januari 2025 Dalam rangka memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, seluruh pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar. Kegiatan ini menjadi momen penting dalam menegaskan tekad bersama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, kejujuran, serta profesionalisme dalam melaksanakan tugas sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pakta Integritas Pakta Integritas merupakan pernyataan atau janji tertulis dari setiap pegawai yang berisi komitmen untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, menghindari segala bentuk penyimpangan, serta mendukung upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Tujuan utama dari