Jl. K.H. Samanhudi
Cangakan, KRA - 57712
Nomor Telp / Faks
(0271) 495176 / 494246
inspektoratdaerah@karanganyarkab.go.id
Tag: MCP
Sosialisasi Pedoman IPKD MCP 2025
KARANGANYAR – 14 Maret 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar turut serta dalam kegiatan Sosialisasi Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) – Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 yang dilaksanakan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karanganyar. Kegiatan ini berlangsung selama lima hari, dimulai pada Senin, 10 Maret 2025 hingga Jumat, 14 Maret 2025, dan melibatkan keikutsertaan aktif dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Bahas Area Strategis dalam Pencegahan Korupsi Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh terkait pedoman IPKD-MCP Tahun 2025 yang merupakan instrumen strategis dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam
Peluncuran Indikator IPKD MCP Tahun 2025
KARANGANYAR – 5 Maret 2025 Upaya pencegahan korupsi di daerah kembali diperkuat melalui Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) – Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 yang diselenggarakan secara daring oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Kegiatan ini diikuti secara virtual oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Karanganyar di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Acara ini turut dihadiri oleh Bupati Karanganyar, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, serta beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Peluncuran indikator IPKD-MCP menjadi tonggak penting sebagai landasan penguatan pengawasan internal dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. MCP: Alat Ukur Pencegahan
Rakor Renaksi Pencapaian IPKD/MCP Inspektorat Daerah Tahun 2025
KARANGANYAR – 7 Februari 2025 Dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar menggelar Rapat Koordinasi Rencana Aksi Pencapaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025. Rapat ini dipimpin langsung oleh Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar dan diikuti oleh Sekretaris, Para Inspektur Pembantu (Irban), Admin MCP, serta seluruh pegawai Inspektorat Daerah. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menyusun strategi dan langkah konkret untuk meningkatkan capaian IPKD dan MCP di Kabupaten Karanganyar. IPKD/MCP: Indikator Kunci Pencegahan Korupsi di Daerah Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dan Monitoring Center for Prevention
Rapat Koordinasi Pelaporan MCP Inspektorat Daerah
KARANGANYAR – 20 Desember 2024 Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaporan dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan Rapat Koordinasi Internal Pelaporan Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2024 pada Jumat (20/12). Kegiatan yang berlangsung di kantor Inspektorat Daerah ini bertujuan untuk melakukan evaluasi capaian MCP, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menyusun strategi untuk mengoptimalkan pelaksanaan program pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. MCP: Indikator Utama Pencegahan Korupsi Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan sistem yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk menilai efektivitas upaya pencegahan korupsi di instansi pemerintah, baik
Rapat Evaluasi MCP Tahun 2024
KARANGANYAR – 19 Desember 2024 Dalam upaya memperkuat pengawasan dan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar menggelar Rapat Evaluasi Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Badan Keuangan Daerah (BKD), Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Baperlitbang), serta Bagian Hukum dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kabupaten Karanganyar. MCP: Instrumen Pencegahan Korupsi oleh KPK Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan program yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI
Desk Verifikasi MCP Kab. Karanganyar Tahun 2024 dengan KPK RI
JAKARTA – Kamis, 21 November 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar melaksanakan kegiatan Desk Verifikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2024 bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Acara ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian penting dalam upaya optimalisasi capaian MCP Kabupaten Karanganyar Tahun 2024. Fokus utama dari kegiatan ini adalah untuk menyelaraskan pemahaman bersama terkait indikator-indikator MCP. MCP: Pilar Pencegahan Korupsi di Pemerintahan Daerah MCP adalah alat bantu yang dirancang oleh KPK untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah. Indikator dalam MCP mencakup berbagai aspek penting, seperti perencanaan anggaran,
Rapat Koordinasi Pelaporan Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2024
KARANGANYAR – 4 November 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2024 sebagai langkah penting untuk memantau serta meningkatkan progres capaian pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Rapat ini diadakan guna meninjau capaian MCP sepanjang tahun 2024, sekaligus menyusun langkah tindak lanjut untuk mencapai tujuan MCP yang optimal. Monitoring Center for Prevention (MCP) adalah sebuah program inovatif yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai perangkat bantu bagi pemerintah daerah dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi. Program ini mencakup berbagai indikator tata kelola yang baik, seperti transparansi pengelolaan anggaran, pengawasan
Rapat Evaluasi Capaian Monitoring Center for Prevention Kabupaten Karanganyar Tahun 2024
KARANGANYAR – Senin 21 Oktober 2024, Pemerintah Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan Rapat Evaluasi Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2024 di Kantor Sekretariat Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana target-target dalam penguatan tata kelola pemerintahan telah tercapai, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan lebih lanjut. MCP, yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan platform yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Melalui MCP, KPK memberikan tolok ukur yang jelas dalam delapan area intervensi pencegahan korupsi, seperti pengelolaan anggaran, perizinan, hingga pelayanan publik. Evaluasi Capaian MCP Rapat evaluasi ini menjadi penting untuk
Evaluasi Capain MCP Tahun 2024 dan Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi SPI Tahun 2023 di Kabupaten Karanganyar
Pemkab Karanganyar Gelar Rapat Evaluasi MCP dan Rencana Tindak Lanjut SPI bersama KPK RI KARANGANYAR – Selasa 15 Oktober 2024, Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengadakan Rapat Evaluasi Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2024 dan membahas Rencana Aksi Tindak Lanjut atas rekomendasi dari Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023. Kegiatan ini dilakukan secara daring bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, serta diikuti oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Ruang Sistem Informasi dan Komunikasi (SIC) Diskominfo Kabupaten Karanganyar. Rapat ini penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan integritas di lingkungan Pemerintah Daerah, terutama dalam konteks pencegahan korupsi yang lebih efektif.
Rapat Koordinasi Pelaporan Monitoring Center for Prevention Tahun 2024
KARANGANYAR – Rabu, 9 Oktober 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar mengadakan Rapat Koordinasi Pelaporan Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2024, bertempat di Ruang Aula pada pukul 08.00 WIB. MCP adalah program strategis yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Program ini dirancang untuk memfasilitasi laporan terkait upaya pencegahan korupsi di lingkup Pemerintah Daerah. Dengan memanfaatkan MCP, setiap pemerintah daerah dapat memonitor dan melaporkan perkembangan dalam penerapan kebijakan anti-korupsi secara komprehensif dan terukur. Pelaporan ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi alat vital dalam mengidentifikasi area rawan korupsi berdasarkan kasus yang pernah ditangani oleh KPK maupun Aparat Penegak