KARANGANYAR – 2 Desember 2024 Dalam upaya memperkuat pengawasan tata kelola pemerintahan yang baik, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025. Kegiatan strategis ini bertempat di Hotel Taman Sari, Karanganyar, dengan menghadirkan narasumber berkompeten dari Baperlitbang dan Inspektorat Daerah.
Kolaborasi dalam Perencanaan Pengawasan
Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan pengawasan internal dengan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025. Sinergi ini menjadi kunci penting dalam memastikan semua program pembangunan berjalan sesuai rencana, bebas dari penyimpangan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Materi dan Narasumber

Dalam rapat koordinasi ini, dua narasumber menyampaikan materi penting, yaitu:
1️⃣ Dr. Nining Indrastuti, S.T., M.T.
(Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Penyusunan Program pada Baperlitbang)
- Membawakan materi tentang RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025, yang mencakup arah pembangunan daerah, prioritas program, dan target strategis untuk tahun mendatang. Materi ini memberikan panduan jelas tentang area yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pengawasan.
2️⃣ Bapak Cicuk Dwi Handoko, S.E., M.Si.
(Auditor Muda pada Inspektorat Daerah)
- Menyampaikan topik mengenai Perencanaan Pengawasan Intern Tahun 2025, dengan penekanan pada pentingnya membangun pengawasan yang efektif, akuntabel, dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Harapan dan Komitmen
Melalui rapat ini, diharapkan tercipta koordinasi yang lebih solid antara pengawasan internal dengan perencanaan pembangunan daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar berkomitmen untuk menjalankan pengawasan yang:
- Efektif dalam mencegah potensi penyimpangan.
- Transparan untuk membangun kepercayaan publik.
- Akuntabel dalam mendukung capaian program strategis daerah.
Membangun Kabupaten Karanganyar yang Lebih Baik
Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk memastikan setiap langkah pengawasan dan perencanaan pembangunan di tahun 2025 mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, efisien, dan berdaya saing tinggi.